Beranda Daerah Menurut LSM GIPAK Mekanisme Perekrutan Panwascam Lampung Timur harus Berkualitas.

Menurut LSM GIPAK Mekanisme Perekrutan Panwascam Lampung Timur harus Berkualitas.

37
0
BERBAGI

Lampung Timur| Ketua LSM GiPAK Arip Setiawan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal ini penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas karena merupakan tulang punggung Bawaslu, jadi jangan jangan main- main dalam perekrutan Panwascam ini apalagi Meloloskan saat Seleksi dari Pengurus Partai Politik , kalau didiamkan akan merambah ke Tingkat PPL maupun ketingkat Pengawas TPS.

Menurutnya, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara). Karena itu, Arip menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc, khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik.

“Mekanisme rekrutmen itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan jajaran Ad hoc yang berkualitas. Soal integritas dan pengalaman sangat penting,” ucapnya.

Mantan Pengawas Berpengalaman inj menambahkan, ada tiga kualifikasi khusus untuk melahirkan Panwascam berkualitas. Pertama, mengenai kemampuan pengetahuan tentang kepemiluan.

Kedua, lanjut, terkait pengalaman. Dia memandang, pengalaman akan menjadikan Panwascam bisa membaca potensi-potensi yang ada dilapangan pada pelaksanaan tahapan.

“Orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memahami secara cepat dan menyusun strategi pengawasan yang tepat,” ujar Aktipis tersebut.

“Terakhir kita butuh orang yang berintegritas,” imbuh Arip.
Lanjut Arip, titik masalah paling krusial berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Arip pun merujuk hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Lampung Timur yang harus dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) di KPUD Lampung Timur yang berujung adanya Putusan DKPP yang menyatakan KPUD & Bawaslu Lampung Timur mendapatkan sangksi Peringatan Keras, sebetulnya titik masalahnya bukan di TPS.

“Titik permasalahannya itu di kelurahan dan kecamatan,” cetus dia.

Dirinya lantas memberi contoh titik PSU hasil sidang Pleno DI KPUD Kala itu, bisa memutus PSU karena lembaga pengawas pemilu sudah memegang data perpindahan suara yang ditemukan di rekapitulasi suara tingkat desa dan kecamatan.

“Artinya krusialnya itu di pengawas kecamatan dan desa karena titiknya banyak itu menjadi tantangan sebagai pengawas, jadi Integritas dan Pengalaman diutamakan, jangan perekrutan ini hanya berdasarkan unsur kedekatan semata, jadi kalau ada kisruh Bawaslu Lampung Timur harus ambil sikap jangan malah bediam diri, malah nanti akan menimbulkan perkiraan yang jelek dan menjadi banyak bahan pertanyaaan , kalau DPRD ada laporan Masyarakat, ya wajar aja menerima laporan Aspirasi Masyrakat nya apalagi menggunakan APBD,
Di karenakan DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Seperti kita ketahui DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Adapun untuk Lembaga yang akan mengajukan sebagai Pemantau Pemilu / Pilkada ini ya harus mengajukan lah bukan di ajukan , semua lembaga yang berbadan hukum berhak mengajukan sebagai Pemantau Pemilu / Pilkada yang akan datang , Lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan dan undang-undang,”pungkas Arip. (HZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here