Beranda Politik Anggaran Bawaslu Lampung Timur Bisa Terhambat Apabila Permasalahannya Belum Tuntas

Anggaran Bawaslu Lampung Timur Bisa Terhambat Apabila Permasalahannya Belum Tuntas

27
0
BERBAGI
Fhoto Ilustrasi

Lampung Timur| Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Independent Pemberantasan Anti Korupsi (LSM GIPAK) Arip Setiawan mengatakan bisa saja Pemerintah Daerah Lampung Timur menunda pencairan Anggaran Pilkada 2020, apabila Folemik di tubuh Bawaslu Lampung Timur belum terselesaikan karena adanya pengaduan dari berbagai elemen masyarakat ini, ada sejumlah kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yang akan menggelar Pilkada 2020 memdatang, seharusnya Bawaslu Lampung Timur yang sudah mendapatkan kucuran dana ini harusnya membahas naskah perjanjian dana hibah (NPHD) dengan pemerintah daerah Lampung Timur yang sudah ditanda tangani bersama tersebut

Berdasarkan data yang diterima LSM GIPAK, ada Lima kategori permasalahan yang dialami Bawaslu Kabupaten Lampung Timur yang perlu jadi perhatian Bawaslu Lampung Timur dan jajarannya

Pertama, permasalahan administrasi. Kedua, permasalahan regulasi. Ketiga, mengenai ketersediaan anggaran oleh Pemda untuk dana pengawasan Pilkada 2020. Keempat, hal lainnya seperti pembahasan ulang NPHD dan Kelima adanya permasalahan di Tubuh Bawaslu Lampung Timur pada Perekrutan Panwascam yang sampai saat ini masih jadi Polemik sehingga DPRD Lampung Timur akan Melaksanakan Hearing dengan Lembaga pengawas tersebut.

Terkait itu, Arip mengatakan jajaran Bawaslu Lampung Timur jangan Egois dan merasa sebagai seorang Bawaslu , seharusnya terus berkomunikasi dengan Pemda dan DPRD masing-masing.
Sebetulnya anggaran untuk Bawaslu Lampung Timur ini , Ya termasuk signifikan lah,” katanya.

Walaupun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bawaslu Lampung Timur hal ini dikarenakan mengalami kendala terkait regulasi dan ketersediaan anggaran oleh Pemda dalam memberikan dana pengawasan Pilkada 2020.

Lebih Lanjut arip menyatakan tentunya imbas dari Folemik di tubuh Bawaslu Lampung Timur ini akan berimbas pula kepada Anggaran Jajaran pengawas dibawahnya yang akan menjadi dampak pengawasan ditingkat kecamatan menjadi tidak produktif dan terbengkalai.***(HZ)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here